Pasal 120

Paragraf 7

Parkir

Pasal 120

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 121

(1)  Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang

segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.

(2) Ketentuan . . .

- 66 -

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping.

Paragraf 8

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 122

(1)  Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:

a.   dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik

oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

b.   mengangkut atau menarik benda yang dapat

merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau

c.   menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika

telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.

(2)  Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika

sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.

(3)  Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan

beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Pasal 123

Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Paragraf 9

Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 124

(1)  Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan

orang dalam trayek wajib: a.   mengangkut Penumpang yang membayar sesuai

dengan tarif yang telah ditetapkan;

b. memindahkan . . .

- 67 -

b.   memindahkan penumpang dalam perjalanan ke

Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;

c.   menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau

menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;

d.   memberhentikan kendaraan selama menaikkan

dan/atau menurunkan Penumpang;

e.    menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan f.   mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk

angkutan umum.

(2)  Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan

orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

Pasal 125

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 126

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang: a.  memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah

ditentukan;

b.  mengetem selain di tempat yang telah ditentukan; c.  menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian

dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau

d.  melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin

trayek.

Bagian Kelima . . .

- 68 -

Bagian Kelima

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Paragraf  1

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan

Pasal 127

(1)  Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di

luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

(2)  Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

(3)  Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 128

(1)  Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.

(2)  Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.

(3)  Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Tanggung jawab

Pasal 129

(1)  Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung  jawab

atas semua akibat yang ditimbulkan.

(2) Pejabat . . .

- 69 -

(2)  Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung  jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal  131

(1)  Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas

pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

(2)  Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat

menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

(3)  Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal  132

(1)   Pejalan Kaki wajib:

a.   menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi

Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau

b.    menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

(2)  Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

(3) Pejalan . . .

- 70 -

(3)  Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda

khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan

lain.