Pasal 6

Pasal 6

(1)  Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: a.   penetapan sasaran dan arah kebijakan

pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;

b.   penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan

prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;

c.   penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan

fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;

d.   pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi,

pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan

e.   pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar,

pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2)  Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah  dapat  menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(3)  Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan

pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: a.   penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan  kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;

b.   pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin

kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan

c.   pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan provinsi.

(4)  Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan

pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  meliputi: a.   penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;

b. pemberian . . .

- 10 -

b.   pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin

kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan

c.   pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan kabupaten/kota