UU.RI NO.22 THN 2009 Tentang Lalu lintas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  22  TAHUN  2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :   a.  bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran

strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan

kesejahteraan umum  sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.  bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian

dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

c.  bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan

internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

d.  bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang- undang yang baru;

e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .

- 2 -

Mengingat  :  Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2.  Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang

Lalu Lintas Jalan.

3.  Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4.  Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah

serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Simpul . . .

- 3 -

5.  Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi

pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

6.  Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang

Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

7.  Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang

terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

8.  Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

9.  Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang

digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

10.  Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang

dengan dipungut bayaran.

11.  Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang

diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

12.  Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

13.  Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

14.  Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor

Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

15. Parkir . . .

- 4 -

15.  Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak

bergerak untuk beberapa saat  dan ditinggalkan pengemudinya.

16.  Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak

untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

17.  Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan

yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

18.  Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di

permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

19.  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat

elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

20.  Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua

dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

21.  Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang

menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

22.  Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum

yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.

23.  Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

24.  Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

25. Penumpang . . .

- 5 -

25.  Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan

selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

26.  Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang

Lalu Lintas Jalan.

27.  Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan

untuk berlalu lintas.

28.  Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus

digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

29.  Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah

serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

30.  Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu

keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

31.  Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah

suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

32.  Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu

keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

33.  Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu

keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

34.  Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

35. Penyidik . . .

- 6 -

35.  Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

36.  Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

37.  Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38.  Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

39.  Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin

kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.

40.  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: a.  asas transparan; b.  asas akuntabel; c.  asas berkelanjutan;

d. asas . . .

- 7 -

d.  asas partisipatif; e.  asas bermanfaat; f.   asas efisien dan efektif; g.  asas seimbang; h.  asas terpadu; dan i.   asas mandiri.

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: a.  terwujudnya  pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b.  terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan  c.  terwujudnya  penegakan hukum dan kepastian hukum

bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: a.  kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang

di Jalan;

b.  kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan

fasilitas  pendukung  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

c.  kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi

Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV . . .

- 8 -

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

(1)  Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2)  Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.  perencanaan;  b.  pengaturan;  c.  pengendalian; dan  d. pengawasan.

(3)  Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi: a.  urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh

kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;

b.  urusan pemerintahan di bidang sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c.  urusan pemerintahan di bidang pengembangan

industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;

d.  urusan pemerintahan di bidang pengembangan

teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan

e.  urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan

Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.