Pasal 29

Dana Preservasi Jalan

Pasal 29

(1)  Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.

(2)  Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana Preservasi Jalan.

(3)  Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatan

pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi  Jalan.

(4)  Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna

Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan

berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.

Pasal 31

Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Jalan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan diatur  dengan peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Terminal

Paragraf  1

Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 33

(1)  Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang

dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

(2) Terminal . . .

- 22 -

(2)  Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 34

(1)  Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.

(2)  Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi

dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.

Pasal 35

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 37

(1)  Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan

memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)  Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan

memperhatikan: a.    tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan; b.   kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

c. kesesuaian . . .

- 23 -

c.   kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau

kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

d.   kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau

pusat kegiatan;

e.    keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f.   permintaan angkutan; g.    kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;  h.   Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan; dan/atau

i.    kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal

Pasal 38

(1)  Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan

fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

(2)  Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

(3)  Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 39

(1)  Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang

diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

(2)   Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

(3) Lingkungan . . .

- 24 -

(3)  Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 40

(1)  Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:

a.   rancang bangun; b.    buku kerja rancang bangun; c.    rencana induk Terminal; d.    analisis dampak Lalu Lintas; dan e.    analisis mengenai dampak lingkungan.

(2)  Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:

a.   perencanaan; b.   pelaksanaan; dan c.    pengawasan operasional Terminal.

Pasal 41

(1)  Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan

pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

(2)  Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan

pemerintah.