Pasal 133

Bagian Ketujuh

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal   133

(1)  Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan  Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria: a.   perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan

Bermotor dengan kapasitas Jalan;

b.   ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan

umum; dan

c.   kualitas lingkungan.

(2)  Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a.   pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan

pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

b.   pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada

koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

c.   pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor

atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

d.   pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum

sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;

e.   pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu

dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau

f.   pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor

Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.

(3)  Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan  retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Manajemen . . .

- 71 -

(4)  Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan

dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen

kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan

Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran

Paragraf 1

Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:   a.  Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang

melaksanakan tugas;

b.  ambulans yang mengangkut orang sakit;  c.  Kendaraan untuk memberikan  pertolongan pada

Kecelakaan Lalu Lintas;

d.  Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e.  Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta

lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

f.   iring-iringan pengantar jenazah; dan g.  konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu

menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

Tata Cara Pengaturan Kelancaran

Pasal 135

(1)  Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

(2) Petugas . . .

- 72 -

(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administratif

Pasal 136

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal  99 ayat  (1), Pasal 100 ayat (1),  dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.

(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa: a.   peringatan tertulis; b.    penghentian sementara pelayanan umum; c.    penghentian sementara kegiatan; d.   denda administratif; e.    pembatalan izin; dan/atau f.    pencabutan izin.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  diatur dengan peraturan

pemerintah.