Pasal 137

Bagian Kesatu

Angkutan Orang dan Barang

Pasal 137

(1)  Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Angkutan . . .

- 73 -

(2)  Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor

berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.

(3)  Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib

menggunakan mobil barang.

(4)  Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang,

kecuali: a.   rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang,

kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;

b.   untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional

Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

c.   kepentingan lain berdasarkan pertimbangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang

digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 138

(1)  Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya

memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

(2)  Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan

angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)  Angkutan umum orang dan/atau barang hanya

dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 139

(1)  Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum

untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.

(2) Pemerintah . . .

- 74 -

(2)  Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya

angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.

(3)  Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin

tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

(4)  Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 140

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:  a.  angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

dalam trayek; dan

b.  angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak

dalam trayek.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal  141

(1)  Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar

pelayanan minimal yang meliputi: a.   keamanan;  b. keselamatan; c.    kenyamanan;   d.   keterjangkauan; e.   kesetaraan; dan f.   keteraturan.

(2) Standar . . .

- 75 -

(2)  Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan  jenis pelayanan yang diberikan.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan

minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung  jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3

Angkutan Orang  dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 142

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas: a.  angkutan lintas batas negara; b.  angkutan antarkota antarprovinsi; c.  angkutan antarkota dalam provinsi; d.  angkutan perkotaan; atau e.  angkutan perdesaan.

Pasal 143

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus: a.  memiliki rute tetap dan teratur; b.  terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau

menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan

c.  menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat

yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan

perdesaan.