Pasal 74

Pasal 74

(1)  Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar: a.    permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau b.   pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan

registrasi Kendaraan Bermotor.

(2)  Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: a.   Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak

dapat dioperasikan; atau

b.   pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan

registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(3)  Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan

Sanksi Administratif

Pasal 76

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1),

Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a.   peringatan tertulis;   b.   pembayaran denda; c.    pembekuan izin; dan/atau d.   pencabutan izin.

(2) Setiap . . .

- 42 -

(2)  Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum

yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a.   peringatan tertulis;   b.    pembayaran denda; dan/atau c.    penutupan bengkel umum.

(3)  Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar

ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a.  peringatan tertulis;   b.  pembayaran denda; c.  pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau d.  pencabutan sertifikat pengesah.

(4)  Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang

melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

PENGEMUDI

Bagian Kesatu

Surat Izin Mengemudi

Paragraf 1

Persyaratan Pengemudi

Pasal 77

(1)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di

Jalan  wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

(2) Surat . . .

- 43 -

(2)  Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas 2 (dua) jenis:

a.   Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor

perseorangan; dan

b.    Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

(3)  Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon

Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

(4)  Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan

Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

(5)  Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 78

(1)  Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan

oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.

(2)  Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh  Pemerintah Daerah.

(3)  Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4)  Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 79 . . .

- 44 -

Pasal 79

(1)  Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi

atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.

(2)  Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.