Pasal 14

BAB VI

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 14

(1)  Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk  menghubungkan semua wilayah di daratan.

(2)  Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Rencana . . .

- 14 -

(3)  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Nasional;

b.   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Provinsi; dan

c.   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

(1)  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.

(2)  Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(3)  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nasional memuat: a.  prakiraan perpindahan orang dan/atau barang

menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;

b.  arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi;

c.  rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan d.  rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.

Pasal 16

(1)  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.

(2)  Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a.  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b.  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

c. Rencana . . .

- 15 -

c.  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Nasional.

(3)  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi memuat: a.   prakiraan perpindahan orang dan/atau barang

menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;

b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;

c.  rencana lokasi dan kebutuhan Simpul  provinsi; dan d.  rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.

Pasal 17

(1)  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.

(2)  Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a.    Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b.   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Nasional;

c.    Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; d.   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Provinsi; dan

e.    Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(3)  Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten/Kota memuat: a.  prakiraan perpindahan orang dan/atau barang

menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;

b.  arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;

c.  rencana lokasi dan kebutuhan Simpul

kabupaten/kota; dan

d. rencana . . .

- 16 -

d.  rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas

kabupaten/kota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1

Kelas Jalan

Pasal 19

(1)  Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

a.  fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan

pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu

terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(2)   Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  a.  jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang

dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

b.  jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan

lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

c. jalan . . .

- 17 -

c.  jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan

lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

d.  jalan kelas khusus, yaitu  jalan arteri yang dapat

dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

(3)  Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

(4)  Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan

prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 20

(1)  Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan

oleh: a.  Pemerintah, untuk jalan nasional; b.  pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi; c.  pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau d.  pemerintah kota, untuk jalan kota.

(2)  Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas

jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2 . . .

- 18 -

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 21

(1)  Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang

ditetapkan secara nasional.

(2)  Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

(3)  Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan

khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

(4)  Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas

hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

(1)  Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan

laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.

(2)  Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan

fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.

(3)  Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi

Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4)  Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.

(5)  Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi  yang bertanggung jawab di bidang  sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta  Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil . . .

- 19 -

(6)  Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan

ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang  sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(7)  Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)  Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi

Jalan dan/atau peningkatan  kapasitas Jalan  wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)  Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

(1)  Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk

memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2)  Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang

rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 25

(1)  Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum

wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

a.    Rambu Lalu Lintas;

b.   Marka Jalan;

c.    Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

d.    alat penerangan Jalan;

e.    alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;

f. alat . . .

- 20 -

f.    alat pengawasan dan pengamanan Jalan;

g.   fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang

cacat; dan

h.   fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

(1)  Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh: a.    Pemerintah untuk jalan nasional; b.    pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; c.   pemerintah kabupaten/kota untuk jalan

kabupaten/kota dan jalan desa; atau

d.    badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

(2)  Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1)  Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu

disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.

(2)  Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan

pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 28

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan  kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan  gangguan pada fungsi perlengkapan

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).