pasal 234

Pasal 234   Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian. Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah : a.  orang yang berada di luar Kendaraan Bermotor; atau b.  instansi yang bertanggung jawab di bidang Jalan serta

sarana  dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)    Cukup jelas.

Ayat (3)    Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” termasuk keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.

Huruf b     Cukup jelas.

Huruf c     Cukup jelas.

Pasal 235   Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan  perawatan atas dasar kemanusiaan.

Ayat (2)    Cukup jelas.  Pasal 236   Cukup jelas.  Pasal 237   Ayat (1)    Cukup jelas.   Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “awak kendaraan” adalah Pengemudi, Pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu Pengemudi.

Pasal 238 . . .

- 51 -

Pasal 238   Cukup jelas.

Pasal 239   Cukup jelas.

Pasal 240   Cukup jelas.

Pasal  241   Cukup jelas.

Pasal 242   Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian

kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)    Huruf a        Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah

pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c     Cukup jelas.

Ayat (3)    Cukup jelas.

Pasal 243   Cukup jelas.

Pasal 244   Cukup jelas.

Pasal 245   Ayat (1)    Cukup jelas.

Ayat (2)    Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 52 -

Ayat (3)    Huruf a

Yang dimaksud dengan “bidang prasarana Jalan” antara

lain informasi tentang: 1.  jaringan Jalan; 2.  kondisi Jalan dan jembatan; 3.  tingkat pelayanan Jalan dan jembatan; 4.  bangunan pelengkap; 5.  pemeliharaan Jalan; dan 6.  pembangunan Jalan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain informasi tentang: 1.  jaringan angkutan; 2.  Terminal; 3.  izin trayek; 4.  perlengkapan jalan; 5.  aturan perintah dan larangan; 6.  pengujian Kendaraan Bermotor; 7.  alat penimbang Kendaraan Bermotor; dan 8.  fasilitas pendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas” antara lain informasi tentang: 1.  registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor; 2.  Kecelakaan Lalu Lintas; 3.  pelanggaran Lalu Lintas; 4.  situasi dan kondisi Lalu Lintas; 5.  administrasi manunggal satu atap; 6.  Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian; 7.  manajemen operasional lalu lintas kepolisian; 8.  pendidikan berlalu lintas; dan 9.  pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat. Yang dimaksud dengan “manajemen operasional” adalah pengelolaan pergerakan dalam sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 246 . . .

- 53 -

Pasal 246   Cukup jelas.  Pasal 247   Cukup jelas.  Pasal 248

Cukup jelas.  Pasal 249   Ayat(1)    Huruf a     Cukup jelas.    Huruf b     Cukup jelas.    Huruf c     Cukup jelas.    Huruf d     Cukup jelas.    Huruf e

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan masyarakat” adalah wadah yang berfungsi sebagai penyedia informasi dan sarana berkomunikasi masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf f     Cukup jelas.   Ayat (2)    Cukup jelas.   Ayat (3)    Cukup jelas.  Pasal 250

Cukup jelas.  Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252 . . .

- 54 -

Pasal 252   Cukup jelas.  Pasal 253   Cukup jelas.  Pasal 254   Cukup jelas.  Pasal 255   Cukup jelas.  Pasal 256   Cukup jelas.  Pasal 257   Cukup jelas.  Pasal 258   Cukup jelas.  Pasal 259   Cukup jelas.  Pasal 260

Cukup jelas.  Pasal 261

Cukup jelas.  Pasal 262

Cukup jelas.  Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.  Pasal 265   Ayat (1)    Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 55 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat. Yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Ayat (3)    Cukup jelas.  Pasal 266   Ayat (1)    Cukup jelas.   Ayat (2)    Cukup jelas.   Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah adanya peningkatan antara lain: a.  angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan;  b.  angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor; c.  jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi

persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;

d.  tingkat ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan

untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;

e.  tingkat pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau f.  tingkat pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Ayat (4)    Cukup jelas.  Pasal 267

Cukup jelas.  Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269 . . .

- 56 -

Pasal 269

Cukup jelas.  Pasal 270

Cukup jelas.  Pasal 271

Cukup jelas.  Pasal  272

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Ayat (2)    Cukup jelas.  Pasal 273

Cukup jelas.  Pasal 274

Cukup jelas.  Pasal 275

Cukup jelas.  Pasal 276

Cukup jelas.  Pasal 277

Cukup jelas.  Pasal 278

Cukup jelas.  Pasal 279

Cukup jelas.  Pasal 280

Cukup jelas.  Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282 . . .

- 57 -

Pasal 282

Cukup jelas.  Pasal 283

Cukup jelas.  Pasal 284

Cukup jelas.  Pasal 285

Cukup jelas.  Pasal 286

Cukup jelas.  Pasal 287

Cukup jelas.  Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.  Pasal 290

Cukup jelas.  Pasal 291

Cukup jelas.  Pasal 292

Cukup jelas.  Pasal 293

Cukup jelas.  Pasal 294

Cukup jelas.  Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296 . . .

- 58 -

Pasal 296

Cukup jelas.  Pasal 297

Cukup jelas.  Pasal 298

Cukup jelas.  Pasal 299

Cukup jelas.  Pasal 300

Cukup jelas.  Pasal 301

Cukup jelas.  Pasal 302

Cukup jelas.  Pasal 303

Cukup jelas.  Pasal 304

Cukup jelas.  Pasal 305

Cukup jelas.  Pasal 306

Cukup jelas.  Pasal 307

Cukup jelas.  Pasal 308

Cukup jelas.  Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310 . . .

- 59 -

Pasal 310

Cukup jelas.  Pasal 311

Cukup jelas.  Pasal 312

Cukup jelas.  Pasal 313

Cukup jelas.  Pasal 314

Cukup jelas.  Pasal 315

Cukup jelas.  Pasal 316

Cukup jelas.  Pasal 317

Cukup jelas.  Pasal 318

Cukup jelas.  Pasal 319

Cukup jelas.  Pasal 320

Cukup jelas.  Pasal 321

Cukup jelas.  Pasal 322

Cukup jelas.  Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324 . . .

- 60 -

Pasal 324

Cukup jelas.  Pasal 325

Cukup jelas.  Pasal 326

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025