Pasal 195

Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 195

(1)  Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan

barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.

(2)  Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya

tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.

(3)  Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang

yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 196

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 197

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai

penyelenggara angkutan wajib: a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa

angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;

b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan

Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan

c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian

terhadap angkutan orang dan barang.

(2) Ketentuan . . .

- 95 -

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab

penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga Belas

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 198

(1)  Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi

industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.

(2)  Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan

yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus: a.    menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar; b.    menetapkan standar pelayanan minimal; c.    menetapkan kriteria persaingan yang sehat; d.    mendorong terciptanya pasar; dan e.   mengendalikan dan mengawasi pengembangan

industri jasa angkutan umum.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan

persaingan yang sehat diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Belas

Sanksi Administratif

Pasal 199

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa: a.   peringatan tertulis; b.   denda administratif; c.    pembekuan izin; dan/atau d.   pencabutan izin.

(2) Ketentuan . . .

- 96 -

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XI

KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 200

(1)  Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab

atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)  Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

(3)  Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan: a.    penyusunan program  nasional Keamanan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan;

b.   penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan

perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c.   pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan,

penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;

d.   pengkajian  masalah Keamanan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

e.    manajemen keamanan Lalu Lintas; f.   pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau

patroli;

g.   registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan

Pengemudi; dan

h.    penegakan hukum Lalu Lintas.