Pasal 173

Bagian Kedelapan

Pengusahaan Angkutan

Paragraf 1

Perizinan Angkutan

Pasal 173

(1)  Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan

angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:  a.    izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;  b.   izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam

trayek; dan/atau

c.   izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau

alat berat.

(2)  Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku untuk: a.   pengangkutan orang sakit dengan menggunakan

ambulans; atau

b.   pengangkutan jenazah.

Pasal 174

(1)  Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)

berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.

(2)  Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

izin pada 1 (satu) trayek atau pada  beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 175

(1)  Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk

jangka waktu tertentu.

(2) Perpanjangan . . .

- 87 -

(2)  Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau

pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

Paragraf 2

Izin  Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 176

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh: a.  Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:   1.  trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian

antarnegara;

2.  trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah

1 (satu) provinsi;

3.  trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1

(satu) provinsi; dan

4.  trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu)

provinsi.

b.  gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang

melayani: 1.  trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu)

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

2.  trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1

(satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

3.  trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu)

kabupaten dalam satu provinsi.

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk

penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang

melayani: 1.  trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah

kabupaten; dan

2.  trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah

kabupaten.

e. walikota . . .

- 88 -

e.  walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang

melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.

Pasal  177

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:  a.  melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang

diberikan; dan

b.  mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai

dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 179

(1)  Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:

a.    Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:  1.  angkutan taksi yang wilayah operasinya

melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

2.  angkutan dengan tujuan tertentu; atau  3.  angkutan pariwisata.

b.  gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah

operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam  1 (satu) provinsi;

c.  Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk

angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

d. bupati . . .

- 89 -

d.  bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan

tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 4

Izin  Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 180

(1)  Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.

(2)  Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kesembilan

Tarif Angkutan

Pasal 181

(1)  Tarif angkutan terdiri  atas  tarif Penumpang dan tarif

barang.

(2)  Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas: a.    tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;

dan

b. tarif . . .

- 90 -

b.   tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam

trayek.

Pasal 182

(1)  Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek

terdiri atas:

a.    tarif kelas ekonomi; dan

b.    tarif kelas nonekonomi.

(2)  Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh:  a.  Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;

b. gubernur untuk angkutan orang yang melayani

trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;

c.   bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan  perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan

d.  walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek

angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

(3)  Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas

nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung  jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 183

(1)   Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam

trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan  Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

(2) Tarif . . .

- 91 -

(2)   Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam

trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 184

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Kesepuluh

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 185

(1)  Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi

pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi

angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  dengan  peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 1

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 186

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 187

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 188 . . .

- 92 -

Pasal 188

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 189

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Pasal 190

Pengemudi Kendaraan  Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika  Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 191

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 192

(1)  Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas

kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

(2)  Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.

(3)  Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.

(4)  Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian

barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

(5) Ketentuan . . .

- 93 -

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian

diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 193

(1)  Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas

kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat

penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

(2)  Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.

(3)  Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.

(4)  Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab

jika kerugian disebabkan oleh  pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian

diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 194

(1)  Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab

atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh  kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.

(2)  Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti

kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.