Pasal 144

Pasal 144

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:  a.  tata ruang wilayah; b.  tingkat permintaan jasa angkutan;

c. kemampuan . . .

- 76 -

c.  kemampuan penyediaan jasa angkutan; d.  ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; e.  kesesuaian dengan  kelas jalan; f.   keterpaduan intramoda angkutan; dan g.  keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 145

(1)  Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144  disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.

(2)  Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

(3)  Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:  a.    jaringan trayek lintas batas negara; b.    jaringan trayek antarkota antarprovinsi; c.    jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d.    jaringan trayek perkotaan; dan e.    jaringan trayek perdesaan.

(4)  Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 146

(1)  Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

(2)  Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a.   Menteri yang bertanggung  jawab di bidang sarana

dan Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;

b.   gubernur untuk  kawasan perkotaan yang melampaui

batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

c.   bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang

berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 147 . . .

- 77 -

Pasal  147

(1)  Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor

Umum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh  Menteri yang bertanggung  jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjian antarnegara.

(2)  Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat berdasarkan ketentuan  peraturan perundang- undangan.

Pasal 148

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh: a.  Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;

b.  gubernur untuk  jaringan trayek  dan kebutuhan

Kendaraan Bermotor Umum  antarkota dalam provinsi  dan  perkotaan  yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau

c.  bupati/walikota untuk  jaringan trayek  dan kebutuhan

Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota  setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 149

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh: a.  bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1

(satu) daerah kabupaten;

b.  gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1

(satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

c. Menteri . . .

- 78 -

c.  Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf  4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 151

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a.  angkutan orang dengan menggunakan taksi; b.  angkutan orang dengan tujuan tertentu; c.  angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d.  angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 152

(1)  Angkutan orang dengan menggunakan taksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus  digunakan untuk  pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

(2)  Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat: a.    berada dalam wilayah kota;  b.    berada dalam wilayah kabupaten;  c.   melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau

d.    melampaui wilayah provinsi.

(3)  Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:  a.   walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada

dalam wilayah kota;

b. bupati . . .

- 79 -

b.   bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada

dalam wilayah kabupaten;

c.   gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya

melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau

d.    Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan

Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 153

(1)  Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.

(2)  Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan

dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 154

(1)  Angkutan orang untuk keperluan pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.

(2)  Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan

pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

(3)  Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak

diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 155

(1)  Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

(2) Angkutan . . .

- 80 -

(2)  Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 156

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 5

Angkutan Massal

Pasal 158

(1)  Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal

berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum  di kawasan perkotaan.

(2)  Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didukung  dengan: a.    mobil bus yang berkapasitas angkut massal;  b.   lajur khusus; c.   trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan

dengan trayek angkutan massal; dan

d.    angkutan pengumpan.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat . . .

- 81 -

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 160

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas: a.  angkutan barang umum; dan b.  angkutan barang khusus.

Paragraf 2

Angkutan Barang Umum

Pasal 161

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.  prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas

Jalan;

b.  tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk

memuat dan membongkar barang; dan

c.  menggunakan mobil barang.

Paragraf 3

Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 162

(1)  Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus

wajib: a.   memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan

sifat dan bentuk barang yang diangkut;

b.   diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang

diangkut;

c.    memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;

d. membongkar . . .

- 82 -

d.   membongkar dan memuat barang di tempat yang

ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;

e.   beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu

Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

f.    mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

(2)  Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat

dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)  Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan

Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal  163

(1)  Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau

pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan  Bermotor Umum.

(2)  Penyelenggara angkutan barang yang melakukan

kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung  jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum  diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung  jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kelima . . .

- 83 -

Bagian Kelima

Angkutan Multimoda

Pasal 165

(1)  Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian

angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.

(2)  Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda

dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.

(3)  Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara

sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda,

persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam

Dokumen Angkutan Orang dan Barang

dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 166

(1)  Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.

(2)  Dokumen  angkutan  orang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi: a.   tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam

trayek;

b.    tanda pengenal bagasi; dan c.   manifes.

(3)  Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi: a.    surat perjanjian pengangkutan; dan b.    surat muatan barang.

Pasal 167 . . .

- 84 -

Pasal 167

(1)  Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:

a.    menyerahkan tiket Penumpang; b.   menyerahkan   tanda bukti pembayaran

pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;

c.   menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada

Penumpang; dan

d.    menyerahkan manifes kepada Pengemudi.

(2)  Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang

namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 168

(1)  Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang

wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.

(2)  Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang

wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Muatan Barang

Pasal 169

(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum

barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.

(2)  Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.

(3)  Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan

menggunakan alat penimbangan.

(4)  Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas: a.    alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau b.    alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 170 . . .

- 85 -

Pasal  170

(1)  Alat penimbangan yang dipasang secara tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.

(2)  Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat

penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.

(3)  Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang

dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(4)  Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap

wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pasal  171

(1)  Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.

(2)  Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.

(3)  Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal  172

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan

angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.